Berita  

Tanpa Catatan Khusus, Monev Kejati Lampung di Proyek Waterbreak PT. MFA ‘Aman’

banner 120x600

RAJABASA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung, gelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) progres kerja proyek pembangunan pengaman pantai di Desa Way Muli Induk, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan (Lamsel), Kamis (15/12/2022).

Diketahui, proyek pembangunan pengaman pantai di Desa Way Muli Induk, Kecamatan Rajabasa ini dikerjakan oleh PT. Mina Fajar Abadi selama 263 hari dengan anggaran Rp. 68,9 miliar untuk pembangunan sepanjang dari 2 Km lebih.

Berdasarkan pantauan, kunjungan tim Kejati Provinsi Lampung juga dikawal oleh sejumlah kru pihak perusahaan pelaksana kerja. Tim Kejati memantau progres pembangunan dari titik 0 sampai ujung bangunan. Mereka juga sempat mengunjungi lanscape Pantai Muli.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, pembangunan pengaman pantai di Desa Way Muli Induk ini secara progres sudah mencapai 99,23 persen, hanya tinggal pengerjaan finishing atau perapihan.

Sayangnya, tim dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung tidak sempat diwawancarai terkait hasil dari Monev tersebut. Informasnya, mereka keliling mengunjungi 3 titik proyek pembangunan pengaman pantai lainnya. Masing-masing yakni peningkatan pembangunan pengaman pantai di Desa Way Muli Timur, Desa Rajabasa dan Dermaga Bom Kalianda.

Namun, dalam kegiatan monitoring itu tim pemeriksa Kejati Provinsi Lampung sepertinya tak memberikan catatan khusus progres kerja di proyek pembangunan pengaman pantai Desa Way Muli Induk, yang dikerjakan oleh PT. Mina Fajar Abadi (MFA).

Sementara, Manager Proyek PT. Mina Fajar Abadi (MFA) Hikmawan mengungkapkan, kunjungan tersebut dalam rangka Monev tim pemeriksa Kejati Provinsi Lampung. Sebab, selama masa kerja proyek pembangunan pengaman pantai di Desa Way Muli Induk ini memang dilakukan pendampingan oleh para jaksa Kejati.

“Hal tersebut sesuai intruksi Presiden RI Joko Widodo
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan pendampingan / pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Maka kegiatan Monev ini termasuk dalam rangkaian dari implementasi regulasi tersebut. Oleh karenanya, kami wajib menyambutnya juga,” terangnya kepada wartawan.

Adapun tentang hasil dari monitoring oleh tim Monev Kejati Provinsi Lampung, Hikmawan juga mengatakan, pihaknya selaku pihak pelaksana kerja pembangunan pengaman pantai ini hanya bekerja sesuai dengan kontrak dari Kementerian PUPR.

“Selaku pihak pelaksana kerja, kita bekerja berdasarkan kontrak. Terkait realisasinya, sudah pasti kita berupaya semaksimal mungkin agar kontruksi bangunan berkualitas baik dan bermanfaat untuk halayak ramai, khususnya untuk warga masyarakat Desa Way Muli Induk,” tukasya. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *